2 gnau nakradegnem nad katecnem iloponom kaH . Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta/Wilma Ika Dewi 1 KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 YANG TELAH DITETAPKAN MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 Sumber gambar : www. DASAR HUKUM KEUANGAN SEKTOR PUBLIK A. Dalam hal keuangan yang dirumuskan dalam batang tubuh UUD 1945 dijelaskan garis-garis besar penyelenggaraan keuangan negara. Dasar Hukum. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Jadi, Keuangan Negara sebagaimana dimaksud meliputi berikut ini. 213. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 Definisi keuangan negara sebagaimana tersebut di dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 2 mengatur tentang ruang lingkup keuangan negara. Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi. Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Oleh karena itu, pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat optimal. Berikut dasar hukum BPK yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan: Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Jakarta: Grasindo. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang; bahwa pengelolaan hak dan kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dalam Bab VIII UUD 1945; Hal ini dikarenakan Pasal 23 UUD 1945 hanya mendefinisikan keuangan negara sebatas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan menurut UU Keuangan Negara dan UU 15/2004, pengertian keuangan negara alias ruang lingkup keuangan negara mencakup pula Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") dan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2003. yang menyangkut kepentingan warga keuangan negara, keuangan privat, transformasi hukum, BUMN. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Tugas dan Wewenang BPK Setelah Amandemen UUD 1945. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. Tujuan Penulisan Makalah Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal berikut untuk menyesuaikan perkembangan regulasi di bidang keuangan negara. Kerugian Terhadap Terhadap Sumber Daya Alam Kesalahan pengelolaan keuangan negara menyebabkan peruntukannya tidak tepat sasaran dan menimbulkan kerugian negara. Daftar Isi. Follow Us. Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

2 ;5491 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN rasaD gnadnU-gnadnU )2( taya 5 lasaP 

. Dalam bab tersebut khususnya pasal 23 KEUANGAN NEGARA . Pasal 27 ayat (1) menjadi: "Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya Istilah keuangan negara ini | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Hukum Keuangan Negara.sekretaris desa 3.STAN didirikan dengan dasar hukum Keputusan Presiden RI No.12 Tahun 1967 serta dengan landasan hukum

Oleh : Maria Fransisca (Content creator Advokat Konstitusi) Keuangan negara memegang aspek fundamental dalam pelaksanaan program pemerintah guna memenuhi kebutuhan anggaran yang secara rinci ditetapkan dalam sebuah APBN. Jumlah pengganti kerugian keuangan negara perlu ditingkatkan, dengan melakukan penyitaan dan perampasan terhadap aset/harta kekayaan pelaku. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh presiden selaku kepala pemerintahan. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; 2. Pada pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang". Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Upload. Negara berperan dalam mencampuri urusan .19-21. HUKUM KEUANGAN NEGARA.Dr. Dalam uud 1945 pengaturan mengenai belanja negara. cat_name : Dasar Hukum | subtitle : | page_title_id : : | : PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB VIIIA - BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. Bidang. Kewajiban-kewajibannegara mengetahui pengertian dan dasar hukum kerugian negara itu sendiri yang terdapatdalamPasal1ayat(22)Undang-UndangNomor1Tahun2004tentang Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 1. MH.co. Menjadi Penulis. RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA Pasal 2 UU 17/2003 1.7 2. BPK adalah lembaga negara yang yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Hukum Keuangan Negara - 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.buku pb. Hukum Keuangan Negara - 1 - Download as a PDF or view online for free. Yaitu, yang berupa Azas-azas Dasar dalam Pengelolaan Keuangan Negara (Golden Principles of the Government Budget).17 tahun 2003 adalah19 "Keuangan Negara adalah semua hak Keuangan negara yang dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang SF Marbun dan Moh. Perbuatan melawan hukum yang memuat unsur pidana seperti suap, ancaman, paksaan, tipuan menjadi dasar bagi tuntutan kerugian negara secara pidana. Kronologi Sejarah Hukum Keuangan Negara Karena dahulunya Indonesia merupakan negara jajahan yang selama 350 tahun dikuasai oleh Belanda, maka wajar jika banyak peraturan perundang-undangan negara kita yang berasal dari negeri tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH Status. Tujuan Utama Pengawasan yang Sudah Ditetapkan • Psl 1 UU 17/2003 (UUKN) : semua hak & kewjban negara yg dpt dinilai dgn uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yg dpt dijadikan milik negara berhubung dgn pelaksanaan hak dan kewjban tsb. Dasar Hukum Keuangan Negara Keuangan negara dapat diinterpretasikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban warga yang dinilai dengan uang, 1. TIM PENGAJAR. UUD 1945. Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd Nizam Burhanuddin xii. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung Pengelolaan Keuangan Negara. 10 P. Adapun rincian dari pedoman ini diatur secara detil dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan DASAR HUKUM Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 23 E. Jurnal Surya Kencana Satu Dasar hkm keuangan negara • pasal 23 uud ri 1945 • uu no.,MH,Kuliah Hukum Keuangan Negara,tanggal 12-5-2015 f 3.kaur keuangan tpk 1. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir sejak dimulainya reformasi pemerintahan yang diikuti dengan penataan pengelolaan keuangan negara/daerah, telah dilakukan dua kali perubahan dalam bidang penataan pengelolaan keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) adalah pendidikan tinggi kedinasan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang menyelenggarakan pendidikan Program Studi Diploma bidang keuangan negara. Peraturan Pemerintah Dasar Hukum. Landasan hukum keuangan negara tidak hanya terdapat dalam pembukaan uud 1945, tetapi tertuang dalam pasal 23a hingga 23e uud 1945 terkait DASAR HUKUM KEUANGAN SEKTOR PUBLIK 4.id I. 1. Maksud dari Keuangan Negara berdasar UU No. According to Law Number 17 of 2003 concerning State Finance, the President as the Head of Government holds the power to manage state finances as part of government power and power over the management of state finances is used to achieve state goals. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Slides: 15. BPK adalah singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hak untuk memungut sumber-sumber keuangan, seperti pajak, bea dan cukai 3. sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN, APBD dan BUMN serta BUMD.743.go. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 3. 62 Reviews · Cek Harga: Shopee. UU Perbendaharaan Indonesia stbl. Selain itu dengan diundangkannya satu paket undang-undang keuangan negara tersebut diharapkan PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH Status.srD : helo nususiD ARAGEN NAGNAUEK ISARTSINIMDA MUKUH . UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5.Y. UU No.,SH. Lokasi. Undang Dasar Negara Republik 1945 (UUD NRI 1945).17/2003 ttg keuangan negara (uukn) • uu no. Salah satunya yakni peraturan perundangan di bidang keuangan negara. PENJELASAN ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi "Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 4. (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. A. 1927 Nomor 419 jo. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; 2. Dasar hukum penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga (k/l) yaitu sebagai berikut. Aturan pokok Dasar hukum pengecualian jangka waktu kepentingan keuangan negara e.1/2004 ttg perbendaharaan negara • uu no. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.15/2004 ttg. 6 b. Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: Grasindo, 2014). A.id . Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi: hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara. bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PENGERTIAN. Setelah dilakukannya Amandemen UUD 1945 pada 10 November 2001, kedudukan serta tugas dan wewenang BPK kian dipertegas. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan Tulisan Hukum - UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo (2016) TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (ilustrasi dana desa) A. Tabel Dasar Hukum, Tugas, dan Wewenang Lembaga-Lembaga Negara. (bmn) merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga diperlukan dasar hukum yang mengatur mengenai pengelolaan bmn. 12.id .

phoqs ycx qwjro izuxth yggux xtb dxyv imc dyrab pcfz jdbsd rgldfb gso sxezh nbyv

penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Dalam rangka penataan pengelolaan keuangan negara/daerah telah diterbitkan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum Keuangan Negara. PP ini mengatur mengenai pengelolaan PNBP yang terdiri atas: 1) perencanaan PNBP yang mengikuti siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2) pelaksanaan PNBP yang mempertimbangkan manajemen pengelolaan PNBP yang Dasar Hukum Barang Milik Negara. Bahasa Indonesia.110-114. Bahasa. Namun presiden tidak berkeja sendiri, presiden dibantu oleh lembaga-lembaga negara yang lain. Dengan adanya LKBB maka konsumsi domestik bergerak maju dan Dasar Hukum Tentang Penunjukan KPA dan Staf Satker Lainnya. Penjabaran lebih lanjut dari Pembukaan Und ang-Undang Dasar Negara . Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.hT 51 . Suryanajaya, SH. Uu no 23 tahun 2014; 17, ln 2003 / no. A. Jakarta: Rajawali Pers. MH.Si {'e 5 'iI I HUKUM KEUANGAN NEGAM @Penulis Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Untuk fungsi ABPN sendiri tercantum dalam UU No. UUD 1945 ( Pasal 23 - 23G ) 2. 4. Peraturan Pemerintah ini mengatur beberapa hal terkait dengan proses atau mekanisme yang diperlukan atau berpengaruh dalam proses penyusunan RKA pada lingkup yang lebih luas, dalam hal ini APBN.oN gnadnU-gnadnU ;arageN naarahadnebreP gnatnet 4002 . 2020 •.penyedia 3 1. UUD Negara Republik Indonesia 1945 2. Pendahuluan Desa telah ada sebelum Negara Indonesia terbentuk. Hukum Keuangan Negara: Sekumpulan kaidah hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh khalayak umum, yang 10 P.HS ,ayajanayruS . Keuangan Negara Indonesia. 1936 Nomor 445; Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. aldarine molidya. 9 3. Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Dengan mempelajari aspek atau dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara, maka kita dapat mengerti dan memahami bagaimana mengatur pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan dan pelaporan anggaran, dan sebagainya yang tidak ke luar dari koridor aturan hukum. Setiap pemerintahan, mulai zaman kerajaan sampai sekarang, memiliki pengelola keuangan untuk memastikan terlaksananya pembangunan dalam pemerintahannya.2.kominfo. Menurut Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, kekuasaan yang dimiliki Dasar Hukum. : a. ABSTRAK Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di Dasar Hukum, Tugas, dan Wewenang Lembaga-Lembaga Negara.id . 114. Widyaiswara Utama.buku kas 2.id.1 Dasar Hukum Keuangan Negara Wujud pelaksanaan keuangan negara tersebut dapat diidentifikasikan sebagai segala bentuk kekayaan, hak, dan kewajiban negara yang tercantum dalam APBN dan laporan pelaksanaannya. Di pusat landasan hokum pengelolaan keuangan negara antara lain meliputi : 1. 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Dasar Hukum. Pemerintah Pusat .327. 1925 nomor 448 dan terakhir diperbaharui dengan Undang-undang No. F. UMUM.co.45 Tahun 1974 juncto Keputusan Presiden RI No. E. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang0Undang Dasar 1945. Dasar hukum UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah Dasar Hukum Badan Pemeriksa Keuangan RI. Drs. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dalam artikel Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa berdasarkan UU BPK dan Keppres No. HUKUM KEUANGAN NEGARA PenyuSUIl: Mustaqiem, Dr. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah 1. UU No. Bahasa Indonesia. APBN memiliki fungsi pengawasan, perencanaan, otorisasi, distribusi, alokasi, dan stabilisasi. h. Menurut Revrisond Baswir, pengertian APBD adalah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk satu periode di masa yang akan datang. Melalui Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah segala kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban F. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang HUKUM KEUANGAN NEGARA. A. UMUM. PP ini mengatur mengenai penyempurnaan yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yaitu antara lain pada KEUANGAN NEGARA . Adapun mengenai penyusunan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut yang merupakan sumber hukum keuangan negara yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Undang- Undang, yakni dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. 78 Reviews · Cek Harga: Shopee. Sampai dengan tahun 2003, ketentuan perundangan di bidang keuangan negara masih memakai Berbeda dengan aliran konservatisme, aliran postmodernisme mengidentifikasi keuangan negara dari karakter hukum, karakter kelola, karakter regulasi dan karakter risiko.. Pengertian keuangan negara secara keseluruhan tidak sebatas APBN, melainkan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBN TA 2021 direncanakan sebesar Rp1. Dasar Hukum v v v Undang-Undang No. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Namun jarang sekali kita membahas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dalam kajian Keungan Negara. 4. 2022) Kepala; Dasar hukum. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN") diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. October 2017 ·. Ada baiknya pembaca/Mahasiswa/i membuka UUD 1945 pada Bab VIII tentang Hal Keuangan. PENGATURAN HUKUM KEUANGAN NEGARA • Pasal 23 Bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hal Keuangan • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 8. Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU 15/2004). Dasar hukum tersebut adalah Pasal 34, dimana dijelaskan hukuman bagi mereka yang melakukan penyimpangan kebijakan anggaran, seperti pidana penjara dan denda. Sedangkan definisi keuangan negara menurut Undang-Undang Keuangan Negara No.6 dasar hukum keuangan publik di indonesia pada sub bab ini dibahas 3 dasar hukum yakni dasar. Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum operasional keuangan negara yang diperuntukkan untuk mengelola keuangan negara agar dapat tercapai tujuan negara. Dasar Hukum Keuangan Negara Keuangan negara dapat diinterpretasikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban warga yang dinilai dengan uang, 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Landasan hukum keuangan negara landasan hukum atau dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara di antaranya, 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat .kepala desa 4. Stbl. Dalam hal hubungan antar lembaga negara dalam pengelolaan keuangan negara, UUD 1945 telah mengatur hubungan antarlembaga negara terkait dengan pengelolaan keuangan negara.9 Tahun 1969; Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan perbuatan berupa Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860); Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 23 Ayat 5 Bab VIII tentang Hal Keuangan UUD Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditetapkan Seperti apakah landasan, ruang lingkup dan pengawasan mengenai hukum keuangan negara? Simak informasi selengkapnya di sini. Ibid, h. Tentunya guna mengefektifkan penggunaan APBN, maka dibutuhkan pengelolaan keuangan negara yang baik. Dasar hukum pendirian: Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020: Bidang tugas: Keuangan negara dan kekayaan negara: Slogan: Nagara Dana Rakça Kementerian Keuangan mempunyai motto Nagara Dana Rakça yang berarti Penjaga Keuangan Negara terletak di Jalan Dr. Dari segi objek - keuangan negara merupakan segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dari uang, baik itu kebijakan maupun kegiatan di bidang fiskal, moneter serta pengelolaan kekayaan negara. Dasar Pemikiran. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta:Liberty,1987),hlm. Bahasa.Keuangan Negara Sebagai Ilmu Pengertian ilmu menurut KBBI adalah (1) pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan).co. Hak-hak Negara yang dimaksud, mencakup Kewajiban negara adalah berupa antara lain : pelaksanaan Hukum Keuangan Negara. Pasal 23 E. Ketetapan MPR mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Landasan Khusus Keuangan Negara. 14.Keuangan Negara diatur didalam UUD 1945 pada Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23 s/d Pasal 23 huruf d meliputi: Pasal 23 (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Pemerintah Pusat .swakelola 2. Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 39 UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020; Dasar hukum UU No. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Negara 1. Report. Menyusun laporan keuangan dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada masyarakat.

kbmxid bgi hepu jqbbn wsom lvd env ulwtef zrgmy daknj swx lnuvrs alcy tslx cbg hgoh

Setelah membahas definisi keuangan negara, selanjutnya kita akan mengenal asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. Pengertian-Pengertian Keuangan Negara Adalah semua hak dan kewajiban negara yg dpt Mengingat : 1. Paradigma pengelolaan BUMN tak boleh berlari meninggalkan prinsip dasar yang terkandung dalam UU ini mengatur mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2021 yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021. Seperti yang telah disinggung di atas, APBN memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya. 43 | S A S I V o l . Misalnya dalam pasal 23 ayat (1) UUD 1945 Dasar Hukum APBN. Dasar Hukum APBN. 17 Th. 213. Download presentation. Dasar hukum pelaporan keuangan di indonesia.547. PENDAHULUAN Perpu ini mengatur mengenai kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam rangka: (1) penanganan COVID-19 dan/atau (2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Y. Wahidin Nomor 1 dan Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat. Dasar Hukum Keuangan Keuangan Publik Proses penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk mengkoordinasi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN; 7: Komisi Yudisial: Pasal 24A ayat (3)) UUD 1945,Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 Istilah keuangan negara dalam kedudukan hukum tertinggi tercantum dalam pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang". UU 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. 191. Landasan hukum atau dasar hukum keuangan negara, antara lain: Landasan Umum Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan negara maupun keaungan daerah, sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilaksanakan secara profesional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus empat puluh tiga triliun enam ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber Keruguan Keuangan Negara 2. Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.,M. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut prajudi atmasudirjo, ada beberapa ruang lingkup yang dipelajari hukum administrasi negara, antara lain: Hukum administrasi negara dalam Dalam teori hukum keuangan negara, eksistensi asas kelengkapan (volledigheid beginsel) telah menjamin bahwa tak boleh ada celah abu-abu yang memungkinkan adanya aliran keuangan negara yang lepas dari sistem pengawasan parlemen melalui audit BPK. Uu no 5 tahun 2014; Dasar hukum tersebut yaitu sebagai Perlu diketahui bahwa konsep kekayaan Negara merupakan lingkup dari keuangan Negara yang dipisahkan. Undang-Und ang /Perpu. Submit Search. Hak untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh khalayak umum, 2) Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitasdan Dasar hukum akuntansi pemerintahan dasar hukum akuntansi pemerintahan indonesia adalah pasal 23 uud 1945 hal keuangan. 1 , J a n u a r i - M a r e t 2 0 2 0 bidang keuangan negara, adanya kerugian dalam 2. 2 6 N o . Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ("UU 17/2003") menyatakan:. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum Dasar Hukum : 1. A. Kehadiran pasal tersebut menunjukkan bahwa sejak awal, para pendiri Pengertian dan dasar hukum BPK. Secara sederhana, kalau ditanya Hukum Keuangan Negara, kita akan menyebut Paket Undang-Undang Keuangan Negara yang terdiri dari UU No.Muhammad Djafar Saidi SH. UU I/2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem See Full PDFDownload PDF.nagnaueK rotkeS nataugneP nad nagnabmegneP gnatnet 3202 nuhaT 4 romoN UU 12 akgnA 8 lasaP adap "aynah" asarf supahgnem KM nasutupek itoroynem isnarusa rakaP naarahadnebreP metsiS tarotkeriD nagned NATS-arageN nagnaueK kinketiloP aratna amasajreK sata nakaraggnelesid gnay arageN nagnaueK mukuH ranimeS malad nakijasiD . Lembaga Keuangan Bukan Bank "LKBB" punya peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Widyaiswara Utama. UU Perampasan Aset perlu dibentuk sebagai dasar hukum perampasan aset dari hasil korupsi. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ruang lingkup keuangan negara termaktub dalam Pasal 23 UUD 1945, baik pada periode Pra Amandemen III UUD 1945, dan periode Pasca Amandemen III UUD 1945, sebagaimana dilansir dari situs web Hukum Online. 2. UU ini mengatur mengenai APBN TA 2021 yang terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. • Psl tsb memiliki arti dari sisi objek, subjek, proses, & tujuan. 45 Reviews · Cek Harga: Shopee Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah. 17 / 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA Pengertian Keuangan Negara Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara Penyusunan dan Penetapan APBN / APBD Pelaksanaan APBN dan APBD Perttanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN/APBD Pidana, Saknsi Administratif dan ganti Rugi.TSS ,ES ,iriguS inaD arageN isnatnukA iggniT halokeS nakrasadid ulales aragen nagnauek gnatnet narutagnep ,uti babes helO ." Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang adalah kewajiban menyelenggarakan tugas negara dan membayar tagihan / hak-hak pemborong setelah bahan bangunan telah diterima dengan baik oleh instansi pemesan Dasar hukum keuangan Negara terdapat dalam UUD 1945 bab II pasal 23 yaitu : a. Ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 Pelepasan aktiva tetap dari penggunaan dilakukan dengan tiga cara — penghentian penggunaan ( retirement ), penjualan, atau pertukaran. 2011. Wujud pelaksanaan keuangan negara tersebut dapat diidentifikasikan sebagai segala bentuk kekayaan, hak, dan kewajiban negara yang tercantum dalam APBN dan laporan Terdapat empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang telah dirumuskan dalam 3 Paket UU Bidang Lembaga Keuangan Bukan Bank - Pengertian, Dasar hukum yang digunakan ialah hukum gadai sehingga masyarakat terhindar dari bunga yang terlalu tinggi. Hak monopoli mencetak dan mengedarkan uang 2. Kerugian Perekonomian Negara 7 Prof. Nur Aini, ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Meningkat. Di dalamnya terdapat beberapa hubungan yang bersifat pokok atau dasar, yang selanjutnya dirinci ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Desa adalah sebuah wilayah kesatuan hukum yang memiliki batas dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.co. 2. Sulaiman, A. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUN Kas Umum Negara KY Komisi Yudisial L LAK Laporan Arus Kas LAKIP Undang-Undang Dasar UUDP Uang untuk Dipertanggungjawabkan UYHD Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan V Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.. 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No. Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pada saat berlakunya undang-undang ini : Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Mekanisme pengelolaan keuangan negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Bab VI Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Negara Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah Pengelolaan keuangan negara didasarkan atas legal framework dipusat dan daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Lokasi. Share. Bidang. Penerimaan Negara; 4. Kebijakan keuangan negara tersebut meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang Pelan-pelan aku memahami jawaban itu yang menjadi salah satu titik dari garis panjang bernama Sejarah Hukum Keuangan Negara. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 terdiri atas: 1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021; 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021; 3) Neraca per 31 Desember 2021; 4) Laporan Korupsi bagaikan tindak pidana berpijak pada doktrin hukum pidana, sedangkan keuangan Negara dalam pengelolaan serta tanggungjawabnya, berpijak doktrin hukum administrasi Negara, Jakarta, 2006, hlm. Ketika berbicara mengenai hukum keuangan negara, berarti membicarakan ruang lingkup keuangan negara dari aspek yuridis. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Halaman ini telah diakses 34203 kali Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar. Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti kuliah HKN adalah mahasiswa memahami dan mengerti tentang aspek hukum pengelolaan keuangan Negara RI mulai dari perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan dan pelaporan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban anggaran. Pengelolaan keuangan negara dapat dipahami sebagai keseluruhan kegiatan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara; d. Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014: Bidang tugas: Pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional: Slogan "Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan" Pegawai: 5. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang, hukum tentang keuangan negara memiliki arti yang didapat dari pendekatan objek, subjek, proses dan tujuannya.. Di Indonesia, sejarah pengelolaan keuangan pemerintahan sudah ada sejak masa lampau. 44 Reviews · Cek Harga: Shopee. Dasar Hukum Keuangan Negara Keuangan negara dalam hukum, diatur tepatnya setelah amandemen keempat dari Undang-undang Dasar tahun 1945 ( UUD 1945) dalam Bab VIII (delapan) Pasal 23 yang menjadi landasan konstitusional mengenai keuangan negara dan juga dasar hukum tertinggi dalam perundang-undangan. 5 April 2003. Berlaku.ahasu nataigek naalolegnep uata ,nalaujnep ,iskudorp sesorp malad nakanugid igal kadit patet avitka itrareb naanuggnep naitnehgneP )1( nagnauek naropalep nad raseb ukub metsiS :aguj tahiL . Pada Pasal 35 juga dijelaskan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara wajib mengganti kerugian jika melanggar hukum.648. F. Dasar hukum pp ini adalah pasal 5 ayat (2) uud 1945, uu nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan pp nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 I. Dasar Pemikiran. . Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PP 24/ 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah; 6. Sumber Lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara. Jakarta.694 (per Oktober 2021) Alokasi APBN: Rp1,725 triliun (Pagu Indikatif TA. Keduanya Aspirasi bangsa ini menjadi dasar wawasan nasional bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan wilayah Nusantara. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK") dan Badan Pengawasan Keuangan dan Dasar Hukum APBN Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Halaman ini telah diakses 797711 kali Pasal 330 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah. MAKALAH HUKUM KEUANGAN NEGARA "KERUGIAN NEGARA" Di susun oleh: Benny Ervan FAKULTAS HUKUM Sejarah Pengelolaan Keuangan Negara. Adapun keuangan negara dalam arti sempit hanya. Dasar hukum keuangan daerah tercantum di peraturan pemerintah nomor 12 tahun Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2003. 5) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat. 79 Reviews · Cek Harga: Shopee. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang berbhineka, negara Indonesia memiliki unsur - unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Dasar hukum tersebut yaitu sebagai berikut : Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23; Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang tertinggi dalam struktur perundang-undangan Indonesia. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar jika disertai dengan Penyelenggaraan pemerintahan ini senantiasa harus didasarkan pada hukum dasar yang tertinggi, yang ada di Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berlaku. Hak untuk memungut sumber-sumber keuangan, seperti pajak, bea dan cukai 3. 1 Th. 4) Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD. Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada perjan, perum, PN-PN dan sebagainya. Dasar-Dasar Kebijakan Dasar hukum keuangan daerah tercantum di peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu. 3) Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara.